Madanews.id Batu Bara : Program pojok baca yang digelontorkan ke desa-desa kini menjadi sorotan tajam publik. Di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran dan pengetatan belanja negara, pengadaan pojok baca justru dinilai janggal dan berpotensi menimbulkan persoalan serius, khususnya terkait transparansi dan urgensi penggunaan anggaran. Rabu 04 Febuari
Ali kontrol sosial Fuji Ramadan menilai program tersebut terkesan dipaksakan dan tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa. Menurutnya, banyak desa masih bergelut dengan persoalan mendasar seperti infrastruktur rusak, akses layanan kesehatan, hingga peningkatan ekonomi masyarakat, namun justru dibebani pengadaan pojok baca yang manfaatnya belum jelas.
“Di saat anggaran dituntut efisien dan tepat sasaran, tiba-tiba pojok baca muncul hampir merata di desa-desa. Ini patut dicurigai. Apakah benar kebutuhan masyarakat atau hanya proyek formalitas untuk menghabiskan anggaran,” tegas Fuji Ramadan.
Ia menilai, pengadaan pojok baca berpotensi hanya menjadi proyek seremonial, yang sekadar memenuhi laporan administrasi tanpa dampak signifikan terhadap peningkatan literasi. Bahkan di sejumlah desa, pojok baca disebut hanya menjadi pajangan, minim buku berkualitas, tanpa pengelola, dan nyaris tak pernah digunakan.
Lebih lanjut, Fuji Ramadan menyoroti proses pengadaan yang dinilai tidak transparan. Mulai dari nilai anggaran, spesifikasi barang, hingga pihak penyedia yang terlibat, dinilai perlu dibuka ke publik. Ia mengingatkan, praktik pengadaan yang tidak transparan berisiko menimbulkan mark up anggaran dan potensi penyimpangan.
“Kami mencium indikasi pengadaan yang dilakukan secara massal, nilainya cukup besar, tapi output-nya tidak sebanding. Ini bukan soal literasi, ini soal tata kelola keuangan negara,” ujarnya.
Atas dasar itu, Fuji Ramadan secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu Bara untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap program pojok baca di desa-desa. Ia meminta aparat tidak ragu memeriksa pihak-pihak yang terlibat, mulai dari perencana, pelaksana, hingga pihak penyedia barang dan jasa.
“APH dan Kajari Batu Bara jangan tutup mata. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk. Uang negara harus dipertanggungjawabkan, bukan dijadikan proyek musiman,” tegasnya.
Fuji juga menekankan bahwa pengawasan ketat perlu dilakukan agar desa tidak hanya dijadikan objek program, melainkan subjek pembangunan yang benar-benar memahami kebutuhan warganya.
Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum. Penyelidikan yang transparan dan terbuka dinilai penting untuk menjawab kecurigaan masyarakat serta memulihkan kepercayaan publik terhadap program-program yang dibiayai dari uang negara.
( Mada.id zul )
